juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi menungkapkan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) mencatat penyidik ke mabes polri, tidak hendak mengganggu upaya penyitaan mobil yang diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
tidak terganggu melalui (rencana-red) catatan tersebut, papar johan budi dengan pesan singkat dan diterima pada jakarta, senin dini hari.
pernyataan johan tersebut terkait rencana dpp pks melaporkan penyidik kpk ke mabes polri, serta upaya kpk menyita sederat mobil pada dpp pks yang diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
johan menyampaikan belum kenal persis rencana penyitaan yang hendak dilaksanakan penyidik kpk, selama senin. namun dia memperkirakan penyitaan akan diselenggarakan siang atau sore hari.
Informasi Lainnya:
- Bagaimana melakaukan Promosi
- Bagaimana melakaukan Promosi
- Tips dalam melakukan promosi
- Bagaimana melakaukan Promosi
belum kenal aku persisnya. telah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang atau sore, ujar dia.
sebelumnya penyidik kpk telah berusaha menggarap penyitaan kepada sejumlah mobil dalam dpp pks dalam senin (6/5), sebab diduga mengenai tindak pidana pencucian biaya yang diselenggarakan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
kala tersebut penyidik gagal mengerjakan penyitaan sebab mengaku dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya hanya menyegel mobil tersebut.
di sisi lain, pengurus dpp pks menyampaikan berniat mencatat kaum penyidik kpk ke mabes polri, sebab menilai proses penyitaan mobil yang dilakukan penyidik kpk tidak pas prosedur, yaitu tidak menggandeng surat penyitaan.
sementara itu terkait rencana penyitaan mobil milik luthfi hasan, ketua bidang humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya menyampaikan bahwa dpp pks telah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita mobil dan menurut lembaga tersebut hendak dibuat barang bukti.
tentunya melalui berkoordinasi melalui kuasa hukum serta dan pengurus dpp pks karena tanpa diketahui mobil itu banyak disana, juga ditemani surat penyitaan yang sah, ujar mardani ali dengan keterangan tertulis dan diterima selama jakarta, minggu (12/5).
dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi yang melempar keterangan kiranya terjadi penolakan oleh pks pada proses penyitaan itu. keuntungan tersebut berdasarkan dia dinilai mengaburkan kejadian pada lapangan yang menunjukkan oknum petugas kpk tidak membawa surat-surat penyitaan juga tak dapat menunjukkan kendaraan mana saja dan akan disita.
hal tersebut menurut mardani, akan mengakibatkan polemik hukum dan lebih lama apabila ternyata mobil yang disita bukanlah kendaraan tersangka yang dimaksud.
pks menyewa kpk supaya membuka fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif melalui tatacara dan legal dan santun.
kekuasaan yang sulit tak harus diikuti dengan arogansi juga sok kuasa, ujar mardani.